Menurut Menteri ATR/BPN, dengan mengurusi sendiri tidak ada perwakilan atau bahkan calo, system penerbitan sertifikat malah lebih mudah.
” Pertama, datang ke loket BPN, nantinya diberi barcode atau PIN. Apabila ketemu si A, si B, ya kita susah (mencarinya), ” papar Ferry di Garut, Jawa Barat, Rabu (13/4/2016).
sertifikat-tanah
Ia menjelaskan, apabila beberapa orang mengurus sendiri ke loket BPN dan diminta membayar sebagian dana, minta buktinya.
Pasalnya, semuanya besaran biaya service pertanahan telah diatur dalam Ketetapan Pemerintah (PP) Nomor 128 Th. 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukanlah Pajak (PNBP).
PP ini jadi standard cost yang ditetapkan untuk administrasi mengurus tanah, yaitu Rp 50. 000.
Saat beberapa orang sudah peroleh barcode atau PIN, harusnya administrasi selesai maksimal tujuh hari. Apabila pada hari ke-8 belum selesai, beberapa orang bisa mengemukakan kembali ke BPN.
” Kami bisa lacak karena itu ada barcode lewat cara online. Oleh karena itu, apabila beli tanah, ajukan pertanyaan BPN, ” tutur Ferry.
Oknum BPN
Selain itu, terkait ada oknum BPN yang memohon sebagian cost di luar dari ketentuan yang berlaku, Ferry menyebutkan akan memberi sanksi.
Pemungutan dana di luar dari ketentuan ini, menurutnya, masuk dalam grup k0rupsi dan harus selekasnya ditindak.
Karena itu, Ferry mengimbau beberapa orang agar tidak akan pikirkan negatif permasalahan BPN yang selalu memungut dana besar atau mengeluarkan sertifikat dalam waktu lama.
” Apabila kita terus-menerus pikirkan BPN lama mengurusiinya, itu tanda-tanda orang yang umumnya hindari ke BPN. Kami tantang datang sendiri ke BPN, segera dan jangan sampai diwakili, ” ucap Ferry.